Informasi Aturan Teknis

Informasi Aturan Teknis

UU no 1 tahun 2011 ? Wewenang provinsi terkait Pembangunan pemukiman

?Menyusun dan menyediakan basis data perumahan kawasan permukiman pada tingkat provinsi.

?Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang PKP

?Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang PKP pada tingkat provinsi

?Mengoordinasikan  pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal.

?Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan Bidang PKP di tingkat provinsi.

?Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi.

?Mengoordinasikan pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi.

?Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

?Memfasilitasi kerjasama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 33 UU No. 1 Tahun 2011 ? Perizinan

?Pembangunan perumahan untuk Rumah Umum/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Rumah Khusus, Rumah Negara, pemerintah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi  pengembang/badan hukum.

Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2011 ? Pemberian Tugas

Dalam rangka penanganan pembangunan perumahan (Rumah Umum/MBR, Rumah Khusus, Rumah Negara) pemerintah/pemda membentuk kelembagaan/badan yang bertugas:

?Membangun rumah umum, rumah khusus dan rumah negara

?Menyediakan lahan

?Melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan kelayakan hunian.

Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2011 ? Pemenuhan Kebutuhan Rumah

?Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

?Pemerintah/pemda wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan kemudahan pembangunan dan perbaikan rumah MBR melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

?Kemudahan tersebut dapat berupa:

  1. Subsidi perolehan rumah
  2. Stimulan rumah swadaya
  3. Insentif perpajakan
  4. Perizinan
  5. Asuransi
  6. Penyediaan lahan
  7. Sertifikasi lahan
  8. PSU

Pasal 131 UU No. 1 Tahun 2011 ? Peran Serta Masyarakat

?Penyelenggaraan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah/pemda dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

?Peran serta masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan dalam hal:

  1. Penyusunan rencana pembangunan
  2. Pelaksanaan pembangunan
  3. Pemanfaatan perumahan
  4. Pemeliharaan dan perbaikan perumahan
  5. Pengendalian penyelenggaraan perumahan

?Peran serta masyarakat dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 132 UU No. 1 Tahun 2011 ? Tugas dan Fungsi Forum

Tugas dan Fungsi Forum:

  1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  2. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan
  3. Meningkatkan Peran dan pengawasan masyarakat
  4. Memberikan masukan kepada pemerintah/pemda
  5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi